UNDP Keluarkan Rp.108 Miliar untuk LGBT Indonesia
 |
| Gambar Ilustrasi LGBT |
REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Badan PBB United Nations Development Programme (UNDP) menganggarkan
8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas lesbian, gay,
biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia. UNDP juga menjalin kemitraan
regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID.
Dana itu dikeluarkan untuk fokus ke empat negara, yaitu Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand. Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama, Sodiq Mujahid, menilai dana asing tersebut tidak bolah masuk ke Indonesia. Apalagi, dana itu digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.
Dana itu dikeluarkan untuk fokus ke empat negara, yaitu Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand. Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama, Sodiq Mujahid, menilai dana asing tersebut tidak bolah masuk ke Indonesia. Apalagi, dana itu digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.
Menurut dia,
dana itu jangan sampai digunakan untuk kegiatan apa pun yang tidak sesuai
dengan falsafah budaya dan UU di Indonesia. Sodiq mengaku tidak tahu ada dana
dari UNDP yang masuk ke Indonesia, yang dipergunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan kaum LGBT tersebut.
"Kalau tidak ada di APBN, berati tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan membiarkan program LGBT yang tidak sesuai dan berpotensi melanggar falsafah budaya dan hukum di Indonesia,'' kata Sodiq, saat dihubungi, Jumat (12/2).
Jika pemerintah istiqamah dan berpegang teguh pada trilogi ajaran Bung Karno yang menjadi jargon Presiden Jokowi, sudah seharusnya aliran dana itu dihentikan. Trilogi ajaran Bung Karno yang dimaksud Sodiq adalah berdaulat secara politik, dan mandiri secara ekonomi, serta membangun jati diri Indonesia.
Di situs resminya UNDP menerangkan, program tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif. Program tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT.
Program itu diakui UNDP berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017 mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek kemitraan regional, salah satunya mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melapor pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.
Adapun hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek dukungan LGBT ini, termasuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT.
"Kalau tidak ada di APBN, berati tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan membiarkan program LGBT yang tidak sesuai dan berpotensi melanggar falsafah budaya dan hukum di Indonesia,'' kata Sodiq, saat dihubungi, Jumat (12/2).
Jika pemerintah istiqamah dan berpegang teguh pada trilogi ajaran Bung Karno yang menjadi jargon Presiden Jokowi, sudah seharusnya aliran dana itu dihentikan. Trilogi ajaran Bung Karno yang dimaksud Sodiq adalah berdaulat secara politik, dan mandiri secara ekonomi, serta membangun jati diri Indonesia.
Di situs resminya UNDP menerangkan, program tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif. Program tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT.
Program itu diakui UNDP berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017 mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek kemitraan regional, salah satunya mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melapor pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.
Adapun hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek dukungan LGBT ini, termasuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT.
No comments:
Post a Comment