Wednesday, August 27, 2014

DPR Tolak Realokasi Anggaran PNPM Rp 9,1 T untuk Dana Desa

Kegiatan PNPM Dalam Membangun Desa
JAKARTA – Komisi II DPR RI menolak adanya realokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tahun 2015 untuk dana desa karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Desa.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja, dikonfirmasi usai memimpin rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/8) menyatakan, dalam penyampaikan nota keuangan RAPBN 2015, presiden sudah sepakat mengalokasikan dana Rp 9,1 triliun untuk desa. Namun dalam Raker dengan Kemendagri tersebut disampaikan jika dana desa itu diambilkan dari dana PNPM Mandiri.
“Ternyata secara teknis tadi dipaparkan bahwa dana desa itu diambil dari dana PNPM khusus Kemdagri dan tentu kementerian terkait lain. Nah ini kita masih belum ketemu. Maka tadi komisi II menolak realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dari Kemdagri yang digunakan untuk dana desa,” kata Hakam Naja, usai raker.
Padahal, kata politikus Partai Amanat Nasional itu, pasal 72 UU Desa menyatakan alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer daerah dan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, kalau sekarang dana desa sebesar Rp 600 triliun maka dana desanya Rp 60 T.
Karena itu Komisi II akan menggelar rapat konsultasi dengan Menko Kesra, Kantor Wapres, Kemdagri, Kemenkeu hingga Bappenas, agar dana desa terimplementasi sesuai amanat UU Desa. Apalagi Komisi II DPR baru mengetahui adanya realokasi ini pasca penyampaian nota keuangan dari presiden pekan lalu.
“Ini perlu kita klarifikasi, verifikasi, cek kembali. bagaimana kok pandangan mereka (pemerintah) seperti itu. Karena menurut anggota Pansus (UU Desa), yang sebagian ada di Komisi II DPR, kok tidak sesuai dengan maksud dirumuskannya pasal 72 tentang dana desa,” tandasnya. (jpnn)

Dewan Tolak Pemotongan Pagu PNPM


Gambar Ilustrasi
Jakarta, 26 Agustus - Komisi Pemerintahan DPR tak menyetujui pemotongan alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Dalam Negeri berencana mengurangi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 7,5 triliun.
"Alokasi PNPM bergeser untuk mendukung kebijakan Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung, di kompleks Senayan, Senin 25 Agustus 2014. (Baca: SBY: PNPM Mandiri dan KUR Angkat Ekonomi Rakyat. )
Se[perti dilansir laman Tempo.co., pagu untuk PNPM pada 2015 adalah Rp 14,1 triliun rupiah. Namun, kini Kementerian mengajukan pengurangan menjadi sekitar Rp 3,5 triliun. Yuswandi mengatakan pergeseran alokasi anggaran dana PNPM untuk Dana Desa disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan pada 11 Juli 2014. "Menteri Gamawan sudah mengupayakan agar dana PNPM tak dipotong," kata dia.Undang Kemenko Kesra
Ia mengharapkan Dewan mengundang Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat agar mendapat penjelasan lengkap. "Kami juga akan membahas ke internal pemerintah agar PNPM tetap eksis," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tarmizi Abdul Karim.
Anggota Komisi Pemerintahan Ahmad Muqowwam mengatakan pengurangan pagu PNPM untuk dialokasikan ke Dana Desa ibarat pembohongan publik. "Enggak logis kalau Dana Desa diambil dari realokasi di berbagai kementerian yang bersentuhan dengan masyarakat desa," kata dia. Pemerintah, kata dia, tak berkomitmen terhadap pengembangan masyarakat desa. "Rasanya UU Desa seperti pepesan kosong."
Sebelumnya, Tarmizi mengatakan mulai 2015 setiap desa bakal memperoleh dana Rp 500 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan anggaran desa yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 9,1 triliun yang dibagi untuk sekitar 73 ribu desa. Dengan jumlah itu, kisaran angka yang diperoleh sebesar Rp 124 juta. "Kemudian ditambah alokasi dana desa sekitar Rp 400 juta per desa," kata Tarmizi.
Undang-Undang Desa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun lalu setelah melewati proses pembahasan selama tujuh tahun. Beleid ini, antara lain, mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Jatah yang didapatkan adalah 10 persen dari transfer daerah dalam APBN.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan anggaran desa tersebut tak akan langsung cair 10 persen. Menurut dia, dengan melihat kondisi fiskal yang ada saat ini, pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara.(Tc/Gs).

- See more at: http://menkokesra.go.id/artikel/dewan-tolak-pemotongan-pagu-pnpm#sthash.EQspGbFK.dpuf
Jakarta, 26 Agustus - Komisi Pemerintahan DPR tak menyetujui pemotongan alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Dalam Negeri berencana mengurangi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 7,5 triliun.
"Alokasi PNPM bergeser untuk mendukung kebijakan Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung, di kompleks Senayan, Senin 25 Agustus 2014. (Baca: SBY: PNPM Mandiri dan KUR Angkat Ekonomi Rakyat. )
Se[perti dilansir laman Tempo.co., pagu untuk PNPM pada 2015 adalah Rp 14,1 triliun rupiah. Namun, kini Kementerian mengajukan pengurangan menjadi sekitar Rp 3,5 triliun. Yuswandi mengatakan pergeseran alokasi anggaran dana PNPM untuk Dana Desa disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan pada 11 Juli 2014. "Menteri Gamawan sudah mengupayakan agar dana PNPM tak dipotong," kata dia.Undang Kemenko Kesra
Ia mengharapkan Dewan mengundang Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat agar mendapat penjelasan lengkap. "Kami juga akan membahas ke internal pemerintah agar PNPM tetap eksis," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tarmizi Abdul Karim.
Anggota Komisi Pemerintahan Ahmad Muqowwam mengatakan pengurangan pagu PNPM untuk dialokasikan ke Dana Desa ibarat pembohongan publik. "Enggak logis kalau Dana Desa diambil dari realokasi di berbagai kementerian yang bersentuhan dengan masyarakat desa," kata dia. Pemerintah, kata dia, tak berkomitmen terhadap pengembangan masyarakat desa. "Rasanya UU Desa seperti pepesan kosong."
Sebelumnya, Tarmizi mengatakan mulai 2015 setiap desa bakal memperoleh dana Rp 500 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan anggaran desa yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 9,1 triliun yang dibagi untuk sekitar 73 ribu desa. Dengan jumlah itu, kisaran angka yang diperoleh sebesar Rp 124 juta. "Kemudian ditambah alokasi dana desa sekitar Rp 400 juta per desa," kata Tarmizi.
Undang-Undang Desa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun lalu setelah melewati proses pembahasan selama tujuh tahun. Beleid ini, antara lain, mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Jatah yang didapatkan adalah 10 persen dari transfer daerah dalam APBN.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan anggaran desa tersebut tak akan langsung cair 10 persen. Menurut dia, dengan melihat kondisi fiskal yang ada saat ini, pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara.(Tc/Gs).

- See more at: http://menkokesra.go.id/artikel/dewan-tolak-pemotongan-pagu-pnpm#sthash.EQspGbFK.dpuf


Jakarta, 26 Agustus - Komisi Pemerintahan DPR tak menyetujui pemotongan alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Dalam Negeri berencana mengurangi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 7,5 triliun.
"Alokasi PNPM bergeser untuk mendukung kebijakan Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung, di kompleks Senayan, Senin 25 Agustus 2014. (Baca: SBY:PNPM Mandiri dan KUR Angkat Ekonomi Rakyat.)
Seperti dilansir laman Tempo.co., pagu untuk PNPM pada 2015 adalah Rp 14,1 triliun rupiah. Namun, kini Kementerian mengajukan pengurangan menjadi sekitar Rp 3,5 triliun. Yuswandi mengatakan pergeseran alokasi anggaran dana PNPM untuk Dana Desa disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan pada 11 Juli 2014. "Menteri Gamawan sudah mengupayakan agar dana PNPM tak dipotong," kata dia.Undang Kemenko Kesra
Ia mengharapkan Dewan mengundang Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat agar mendapat penjelasan lengkap. "Kami juga akan membahas ke internal pemerintah agar PNPM tetap eksis," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tarmizi Abdul Karim.
Anggota Komisi Pemerintahan Ahmad Muqowwam mengatakan pengurangan pagu PNPM untuk dialokasikan ke Dana Desa ibarat pembohongan publik. "Enggak logis kalau Dana Desa diambil dari realokasi di berbagai kementerian yang bersentuhan dengan masyarakat desa," kata dia. Pemerintah, kata dia, tak berkomitmen terhadap pengembangan masyarakat desa. "Rasanya UU Desa seperti pepesan kosong."
Sebelumnya, Tarmizi mengatakan mulai 2015 setiap desa bakal memperoleh dana Rp 500 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan anggaran desa yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 9,1 triliun yang dibagi untuk sekitar 73 ribu desa. Dengan jumlah itu, kisaran angka yang diperoleh sebesar Rp 124 juta. "Kemudian ditambah alokasi dana desa sekitar Rp 400 juta per desa," kata Tarmizi.
Undang-Undang Desa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun lalu setelah melewati proses pembahasan selama tujuh tahun. Beleid ini, antara lain, mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Jatah yang didapatkan adalah 10 persen dari transfer daerah dalam APBN.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan anggaran desa tersebut tak akan langsung cair 10 persen. Menurut dia, dengan melihat kondisi fiskal yang ada saat ini, pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara.(Tc/Gs).

- See more at: 




TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Pemerintahan DPR tak menyetujui pemotongan alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Dalam Negeri berencana mengurangi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 7,5 triliun.

"Alokasi PNPM bergeser untuk mendukung kebijakan Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung, di kompleks Senayan, Senin 25 Agustus 2014. (Baca: SBY: PNPM Mandiri dan KUR Angkat Ekonomi Rakyat. )

Pagu untuk PNPM pada 2015 adalah Rp 14,1 triliun rupiah. Namun, kini Kementerian mengajukan pengurangan menjadi sekitar Rp 3,5 triliun. Yuswandi mengatakan pergeseran alokasi anggaran dana PNPM untuk Dana Desa disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan pada 11 Juli 2014. "Menteri Gamawan sudah mengupayakan agar dana PNPM tak dipotong," kata dia.

Ia mengharapkan Dewan mengundang Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat agar mendapat penjelasan lengkap. "Kami juga akan membahas ke internal pemerintah agar PNPM tetap eksis," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tarmizi Abdul Karim.

Anggota Komisi Pemerintahan Ahmad Muqowwam mengatakan pengurangan pagu PNPM untuk dialokasikan ke Dana Desa ibarat pembohongan publik. "Enggak logis kalau Dana Desa diambil dari realokasi di berbagai kementerian yang bersentuhan dengan masyarakat desa," kata dia. Pemerintah, kata dia, tak berkomitmen terhadap pengembangan masyarakat desa. "Rasanya UU Desa seperti pepesan kosong."

Sebelumnya, Tarmizi mengatakan mulai 2015 setiap desa bakal memperoleh dana Rp 500 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan anggaran desa yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 9,1 triliun yang dibagi untuk sekitar 73 ribu desa. Dengan jumlah itu, kisaran angka yang diperoleh sebesar Rp 124 juta. "Kemudian ditambah alokasi dana desa sekitar Rp 400 juta per desa," kata Tarmizi.

Undang-Undang Desa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun lalu setelah melewati proses pembahasan selama tujuh tahun. Beleid ini, antara lain, mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Jatah yang didapatkan adalah 10 persen dari transfer daerah dalam APBN.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan anggaran desa tersebut tak akan langsung cair 10 persen. Menurut dia, dengan melihat kondisi fiskal yang ada saat ini, pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Dewan Tolak Pemotongan Pagu PNPM

Dewan Tolak Pemotongan Pagu PNPM


Menkokesra Agung Laksono didampingi menyerahkan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, kepada Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, di Bandarlampung, Jumat (6/11). ANTARA/Triono Subagyo
TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pemerintahan DPR tak menyetujui pemotongan alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kementerian Dalam Negeri berencana mengurangi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 7,5 triliun.

"Alokasi PNPM bergeser untuk mendukung kebijakan Dana Desa," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung, di kompleks Senayan, Senin 25 Agustus 2014. (Baca: SBY: PNPM Mandiri dan KUR Angkat Ekonomi Rakyat. )

Pagu untuk PNPM pada 2015 adalah Rp 14,1 triliun rupiah. Namun, kini Kementerian mengajukan pengurangan menjadi sekitar Rp 3,5 triliun. Yuswandi mengatakan pergeseran alokasi anggaran dana PNPM untuk Dana Desa disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan pada 11 Juli 2014. "Menteri Gamawan sudah mengupayakan agar dana PNPM tak dipotong," kata dia.

Ia mengharapkan Dewan mengundang Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat agar mendapat penjelasan lengkap. "Kami juga akan membahas ke internal pemerintah agar PNPM tetap eksis," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tarmizi Abdul Karim.

Anggota Komisi Pemerintahan Ahmad Muqowwam mengatakan pengurangan pagu PNPM untuk dialokasikan ke Dana Desa ibarat pembohongan publik. "Enggak logis kalau Dana Desa diambil dari realokasi di berbagai kementerian yang bersentuhan dengan masyarakat desa," kata dia. Pemerintah, kata dia, tak berkomitmen terhadap pengembangan masyarakat desa. "Rasanya UU Desa seperti pepesan kosong."

Sebelumnya, Tarmizi mengatakan mulai 2015 setiap desa bakal memperoleh dana Rp 500 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan anggaran desa yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp 9,1 triliun yang dibagi untuk sekitar 73 ribu desa. Dengan jumlah itu, kisaran angka yang diperoleh sebesar Rp 124 juta. "Kemudian ditambah alokasi dana desa sekitar Rp 400 juta per desa," kata Tarmizi.

Undang-Undang Desa disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun lalu setelah melewati proses pembahasan selama tujuh tahun. Beleid ini, antara lain, mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Jatah yang didapatkan adalah 10 persen dari transfer daerah dalam APBN.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan anggaran desa tersebut tak akan langsung cair 10 persen. Menurut dia, dengan melihat kondisi fiskal yang ada saat ini, pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Komisi-II: DPR Tolak Realokasi Anggaran PNPM untuk Dana Desa

Komisi II DPR RI menolak adanya realokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tahun 2015 yang dilakukan oleh pemerintah untuk dana desa karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Desa.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, usai memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala BNPP, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8).
“Sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2015, presiden sudah sepakat mengalokasikan dana Rp 9,1 triliun untuk desa. Namun dalam raker dengan Kemendagri tersebut disampaikan jika dana desa itu diambilkan dari dana PNPM Mandiri,”kata Hakam Naja.
Namun ternyata secara teknis tadi dalam rapat, Kemendagri memaparkan bahwa dana desa itu diambil dari dana PNPM khusus Kemdagri, dan tentu kementerian terkait lain. “Nah ini kita masih belum ketemu. Maka tadi komisi II menolak realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dari Kemdagri yang digunakan untuk dana desa," jelas Politis dari FPAN ini.
Padahal, kata politikus Partai Amanat Nasional itu, pasal 72 UU Desa menyatakan alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer daerah dan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, kalau sekarang dana desa sebesar Rp 600 triliun maka dana desanya Rp 60 T.
Ia menambahkan, DPR akan meminta klarifikasi, verifikasi dan cek kembali tentang bagaimana padangan pemerintah bisa seperti itu, karena menurut Hakam, anggota pansus desa yang duduk di komisi II menilai tidak sesuai dengan maksud dirumuskannya pasal 72 tentang dana desa itu
Oleh karena itu, lanjut Hakam, hal ini perlu dibutuhkan komunikasi dengan pemerintah, “Kita akan segera mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah seperti Menkokesra, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kantor Set-Wapres dan TNP2K agar implementasi dari UU Desa ini bisa betul betul terlaksana dan sampai didesa sesuai dengan yang dimaksud dari ditetapkannya pasal 72 yaitu 10 persen dana transfer ke daerah itu dipergunakan untuk dana desa,”tegas Hakam.
Dalam kesimpulan rapatnya, Komisi II DPR tidak menyetujui penyesuaian pagu Kemendagri Tahun 2015 dengan adanya pengurangan sebesar Rp. 7.524 triliun lebih dari pagu indikatif Kemendagri tahun 2015 yang sebesar Rp. 14.797 triliun, terutama pada pengurangan pagu yang bersumber dari kegiatan PNPM-MP yang dialihkan menjadi Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(nt)/foto:rizka/parle/iw.

Gubernur Aceh Ultimatum SBY segera Selesaikan Regulasi Aceh

Gubernur Aceh Ultimatum SBY segera Selesaikan Regulasi Aceh



 
Merdeka.com - Masih terdapatnya sejumlah regulasi Aceh yang belum dituntaskan oleh Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah gerah. Sehingga dia akan mengultimatum SBY agar segera menyelesaikan kewajibannya untuk Aceh.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pada awak media mengatakan, ini merupakan janji SBY selama ini yang akan menyelesaikan kewajibannya sebelum masa jabatannya berakhir. Sehingga bagi Zaini Abdullah akan tetap mengingatkan SBY untuk menuntaskan janji-janjinya.

"Ini janji SBY dan dia harus komitmen. Makanya kita akan terus ingatkan pada beliau, karena memang ini janji beliau pada rakyat Aceh," kata Zaini Abdullah, Senin (25/8) di Pendopo Gubernur Aceh.

Kata Zaini, Pemerintah Pusat tidak perlu khawatir lagi dengan Aceh, karena apapun yang terjadi di Aceh saat ini tidak ada lagi berbicara perjuangan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Mereka semua tahu, bahwa konflik di Aceh sekarang tidak lagi bicara soal memisahkan diri dari indonesia," tukasnya.

Sementara itu regulasi yang belum selesai adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, RPP tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu juga sejumlah regulasi lainnya seperti qanun Aceh yang masih belum ada kata sepakat antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Seperti qanun Lambang dan Bendera Aceh dan juga qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang juga telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).


[hhw]

Monday, August 25, 2014

Tolong, Warga Gaza Terancam Krisis Pangan!

Tolong, Warga Gaza Terancam Krisis Pangan!


GAZA CITY – Serangan Israel yang membabi buat ke daerah Gaza mengakibatkan kawasan ini kini terancam krisis pangan. Banyak peternakan dan area pertanian di Gaza hancur akibat dibombardir roket-roket Israel. Akibatnya, jumlah pasokan menurun dan harga bahan pangan terus melambung.
Salah seorang peternak di Gaza, Ashraf al-Helou mengatakan berapapun pasokan ayam yang dimiliki saat ini mungkin akan menjadi persediaan terakhir. “Sebagian besar peternakan ayam telah hancur. Ternak terancam habis, baik akibat serangan Israel maupun karena tidak adanya pakan dan air,” kata al-Helou kepada Al Jazeera di tokonya.
Al-Helou menjelaskan, kepada para pemasoknya melalui telepon, para peternak tidak punya persediaan ayam untuk diantarkan. Persediaan yang dia miliki hanya cukup untuk kebutuhan selama seminggu lebih. “Kalau ada restoran yang buka, kami sudah kehabisan ayam sejak dua pekan lalu,” tambah al-Helou.
Sebelum terjadi serangan di Jalur Gaza, satu kilogram ayam dihargai 10 NIS (2,83 dolar AS). Kini dengan persediaan yang terus menipis, al-Helou memberi harga 15 NIS (4,24 dolar AS).
Menteri Kesehatan Gaza mengatakan, setidaknya 2.102 warga Palestina tewas dan 10.540 orang lainnya terluka sejak operasi Israel di Gaza dimulai pada 8 Juli kemarin. Sementara itu, 64 tentara dan tiga warga sipil Israel tewas beserta seorang pekerja asal Thailand.
Pemboman Israel di Gaza telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur di kota tersebut, termasuk listrik dan air bersih. Setidaknya 360 pabrik dan bengkel juga rusak akibat pemboman tersebut. Jumlah ini temasuk 126 bangunan yang runtuh. Kerugian yang terjadi akibat kerusakan tersebut diperkirakan senilai 47 juta dolar AS.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengatakan, banyak petani dan peternak di Gaza terpaksa meninggalkan tanaman dan hewan ternak mereka. Ini melumpuhkan aktivitas pertanian dan perikanan, serta mengakibatkan produksi pangan lokal terhenti.
“Hingga saat ini, operasi militer yang terus berlangsung mengakibatkan sulitnya penghitungan rinci kerusakan pertanian,” kata Kepala kantor FAO di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam sebuah pernyataan. FAO memperkirakan, setengah persediaan unggas di Gaza telah hilang, sementara hasil tangkapan ikan para nelayan turun hingga 9,3 persen.
Mohammed Abu Ajwwa mengatakan, sekitar 500 sapi tewas di ladang bagian timur kota Gaza. Ini mengakibatkan kerugian sekitar 500 ribu dolar AS. “Saya memasok susu dan produk susu harian ke sebuah pabrik lokal. Tapi sekarang tidak ada pabrik, tidak ada pula sapi saya yang tertinggal,” kata Ajwwa.
Sehari-hari Umm Ghazi biasanya pergi ke pasar di pusat kota Rafah, di Jalur Gaza Selatan. Putra bungsunya, Osama, biasanya membantu membawa sayuran. Namun, selama seminggu terakhir, ia tidak bisa membeli atau membawa pulang banyak sayuran.
“Bukan hanya produksinya yang buruk, harganya juga tidak terjangkau,” kata Umm Ghazi sembari memeriksa tomat yang tampak kering dan keriput pertanda dehidrasi tanaman. FAO melaporkan, di beberapa bagian Jalur Gaza, harga telur telah mengalami kenaikan sebesar 40 persen. Harga kentang naik 42 persen dan tomat naik hingga 179 persen.
“Dua puluh tiga NIS (6,5 dolar AS) untuk satu kotak telur. Pekan lalu harganya 11 NIS (3,11 dolar AS),” Umm Ghazi menambahkan. Pelanggan lain mengatakan, ukuran telur yang tersedia saat ini lebih kecil dibanding sebelumnya. Para peternak ayam telah kehilangan sebagian besar ternak mereka. (mk/knrp)


Sumber: Republika online

Translate