Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT5U
Wednesday, August 27, 2014
Textile Kick It! Runners
Textile Kick It! Runners: Navy Suede & Hi-Tech Textile Kick It! Runners by Dsquared2. Lace-up sneakers in cobalt and navy blue. Hi-tech fabric shell trimmed with suede at toe cap, heel counter, tongue, and diagonal stripe design at exterior. Silver-tone metal studs at eyelets with raised maple leaf decal. Black, white, and silver-tone 'KICK IT!' logo charm at vamp. Wingtip design perforations at toe cap. Tonal stitching.
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT5U
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT5U
Long Sleeve Wrap Dress
Long Sleeve Wrap Dress: Long sleeve wrap dress in metallic gold. Padded square shoulders. Deep v-neck collar with tuck-pleat detailing.
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDTbh
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDTbh
Cabildo Suspension
Cabildo Suspension: When on, the Artemide Cabildo Suspension creates intricate patterns of light and shadow on and around it. Designed by Eric Sole, the Cabildo Suspension has a specular reflector and halogen lamp concealed in the inner curve of the White painted shade. The ceiling canopy is made of White thermoplastic, with a clear cord and stainless steel suspension cables.
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT73
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT73
Matte Wax
Matte Wax: CHI Matte Wax is a dry firm paste that creates perfectly shaped curls, dynamic spikes or dramatic styles.
Superior hold, matte finish, create dramatic styles, wont leave hair stiff and greasy. Matte Wax by CHI.
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT7R
Superior hold, matte finish, create dramatic styles, wont leave hair stiff and greasy. Matte Wax by CHI.
Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT7R
PENGELOLA PNPM TAK MAU JALANKAN ATURAN BARU
PENGELOLA PNPM TAK MAU JALANKAN ATURAN BARU
SAPA
- Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Se-Karawang menolak Peraturan Organisasi (PTO) baru
tahun 2014. Pernyataan penolakan tersebut di musyawarahkan dalam
pertemuan Asosiasi UPK Se-Karawang di UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon.
Para ketua UPK tersebut juga mengancam tidak akan menjalankan PTO 2014
tersebut sebelum menerima arahan dari Asosiasi Pusat yang masih melobi
untuk dikaji ulang dan dianggap mengebiri peran UPK.
Sekretaris
Asosiasi UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, dalam PTO baru banyak
peraturan yang semakin membelit program dan kebijakan sampai mengkebiri
peran UPK. Ia mencontohkan, peran Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)
kini jadi membawahi UPK secara total, bahkan jika pengelola UPK tidak
mencapai surplus, BKAD berhak memberhentikan ketua UPK.
Selain
itu, poin keuangan yang langsung masuk ke suplier tanpa transit ke TPK
akan memunculkan kerumitan administrasi. Karenanya, ke depan ia harapkan
PP UU Desa nantinya bisa menempatkan UPK secara khusus agar jelas
perannya. Saat Rakernas di Boyolali tambahnya, Asosiasi UPK NKRI
menyatakan penolakannya terhadap PTO baru dan meminta direvisi ulang.
Meskipun
fasilitator mendesak agar UPK Karawang segera menjalankan PTO 2014,
namun semua asosiasi UPK sepakat tidak akan menjalankan PTO tersebut
sebelum ada keputusan dari hasil negosiasi dari pusat itu. "Mungkin
banyaknya perubahan di PTO itu akibat kecurigaan teknis di lapangan,
sehingga PTO ini diputuskan meskipun banyak klausul yang mengebiri peran
UPK," katanya.
Ketua
Asosiasi UPK Karawang Burhan Subarkah mengatakan hal serupa, menurutnya
jika PTO tersebut keukeuh dijalankan yang dirugikan UPK. Saat ini pihak
asosiasi dari pusat masih memintai konfirmasi antar divisi untuk
pengkajian ulang PTO tersebut. Pasalnya, banyak klausul yang membelit.
Ia
mencontohkan, PTO baru itu UPK tidak ada dalam speciemen alias tidak
diperkenankan dalam pengambilan keuangan kecuali hanya operasional,
tidak boleh menerima THR, saat surplus reward juga ditiadakan.
"Membingungkan, TPK pengajuan ke UPK lewat RPD, pencairan sesuai RPD
transfer ke TPK tapi sekarang TPK justru harus bikin surat kuasa ke UPK
untuk transfer ke suplier. Sementara dalam perjanjian tetap TPK ke
suplier," herannya.
Lebih
jauh ia menambahkan, Dana Program dan Dana Perguliran dalam PTO juga
harus menggunakan jasa staf masing-masing 3 orang. Di satu sisi para
staf dana program dan perguliran itu harus diberikan honor sesuai UMK,
menurut Ketua UPK Gema Cita ini, pihak UPK harus mencari honor di mana?
Tidak mungkin juga honor pengelola dengan staf itu dibeda-bedakan. "Saat
ini kita menunggu saja keputusan asosasi dari pusat dalam jangka waktu
yang belum ditentukan," pungkasnya.
Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri - IKraR - Jamkesmas - Jamkesda - KUR - BSM - BLSM - PKH - Raskin - BPJS
DPR TOLAK REALOKASI ANGGARAN PNPM UNTUK DANA DESA
DPR TOLAK REALOKASI ANGGARAN PNPM UNTUK DANA DESA
![]() |
| Gambar Ilustrasi |
SAPA
- Komisi II DPR RI menolak adanya realokasi anggaran Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tahun 2015 yang dilakukan oleh
pemerintah untuk dana desa karena tidak sesuai dengan amanat
Undang-undang Desa.
Demikian
dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, usai memimpin
rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dan
Kepala BNPP,di Gedung DPR, Jakarta, Senin kemarin (25/8).
"Sebelumnya
dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2015, presiden sudah sepakat
mengalokasikan dana Rp 9,1 triliun untuk desa. Namun dalam raker dengan
Kemendagri tersebut disampaikan jika dana desa itu diambilkan dari dana
PNPM Mandiri," kata Hakam Naja.
Namun
ternyata secara teknis tadi dalam rapat, Kemendagri memaparkan bahwa
dana desa itu diambil dari dana PNPM khusus Kemendagri, dan tentu
kementerian terkait lain. "Nah ini kita masih belum ketemu. Maka tadi
komisi II menolak realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dari
Kemendagri yang digunakan untuk dana desa," jelas Politikus dari FPAN
ini.
Padahal,
kata politikus Partai Amanat Nasional itu, pasal 72 UU Desa menyatakan
alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer daerah dan dilaksanakan
secara bertahap. Artinya, kalau sekarang dana desa sebesar Rp 600
triliun maka dana desanya Rp 60 T.
Ia
menambahkan, DPR akan meminta klarifikasi, verifikasi dan cek kembali
tentang bagaimana padangan pemerintah bisa seperti itu, karena menurut
Hakam, anggota pansus desa yang duduk di komisi II menilai tidak sesuai
dengan maksud dirumuskannya pasal 72 tentang dana desa itu.
Oleh
karena itu, lanjut Hakam, hal ini perlu dibutuhkan komunikasi dengan
pemerintah. "Kita akan segera mengadakan rapat konsultasi dengan
pemerintah seperti Menkokesra, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kantor
SetWapres dan TNP2K agar implementasi dari UU Desa ini bisa betul betul
terlaksana dan sampai didesa sesuai dengan yang dimaksud dari
ditetapkannya pasal 72 yaitu 10 persen dana transfer ke daerah itu
dipergunakan untuk dana desa," tegas Hakam.
Dalam
kesimpulan rapatnya, Komisi II DPR tidak menyetujui penyesuaian pagu
Kemendagri Tahun 2015 dengan adanya pengurangan sebesar Rp. 7.524
triliun lebih dari pagu indikatif Kemendagri tahun 2015 yang sebesar Rp.
14.797 triliun, terutama pada pengurangan pagu yang bersumber dari
kegiatan PNPM-MP yang dialihkan menjadi Dana Desa sebagai pelaksanaan UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sumber: Malukupos
Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri - IKraR - Jamkesmas - Jamkesda - KUR - BSM - BLSM - PKH - Raskin - BPJS
Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri - IKraR - Jamkesmas - Jamkesda - KUR - BSM - BLSM - PKH - Raskin - BPJS
Terkait lainnya:
- WARGA MISKIN ANTRE DAPATKAN BANTUAN KEUANGAN
- TUNGGAKAN RASKIN DI SUBANG TEMBUS RP2,5 MILIAR
- BATIK MENJADI ALAT PENGENTASAN KEMISKINAN YANG EFEKTIF
- SDN CIJARALANG 2 CICADAS DAN KEMISKINAN DI BANTEN
- PEMERINTAH TEGASKAN TIDAK AKAN NAIKKAN HARGA BBM BERSUBSIDI
- DINKES BOYOLALI ASURANSIKAN 10 RIBU WARGA MISKIN
- BAPPEDA BELITUNG KOORDINASIKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- GUNUNG MERIAH TERANCAM TAK DAPAT DANA PNPM
- KARTU INDONESIA SEHAT SEJALAN DENGAN JKN
- TEKAN ANGKA KEMISKINAN, PEMPROV SULUT UBAH PARADIGMA ...
- KEMISKINAN JADI ALASAN WARGA KULONPROGO JADI TKI
- TAHUN INI, DIANGGARKAN RP400 MILIAR, ANGKA KEMISKINAN DI ...
- KANTONG KEMISKINAN DI DESA JADI TANTANGAN JOKOWI-JK
- RENCANA ANGGARAN DANA DESA SANGAT KECIL
- BOYOLALI: ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MASIH TINGGI
Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor
Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor
Pelembagaan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan Bisa!
Sejak lama impian agar setiap proses dalam pelaksanaan pembangunan
melibatkan partisipasi rakyat bukanlah suatu anganangan dan mimpi
semata, akan tetapi tercermin secara nyata dalam praktek pembangunan.
Sejak disahkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan partisipasi masyarakat
secara permanen dalam penyusunan perencanaan pembangunan muncul kembali.
Walaupun demikian, proses pelembagaan partisipasi tersebut perlu
didampingi, tidak hanya dalam kerangka membuka ruang partisipasi bagi
masyarakat akan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan
ruang partisipasi tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat,
khususnya bagi masyarakat miskin.
Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan sering
kali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang dilakukan dari
tahun ketahun ,dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yang
disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu
disampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran
atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untuk meredam
kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadari kondisi ini
menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptis masyarakat terhadap
pemerintah daerah.
Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba
untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dengan menggulirkan
program P3K (Program Pembangunan Partisipasi Kecamatan). P3K bertujuan
untuk memperkuat pendanaan pembangunan disuatu kecamatan yang tidak
dapat dilakukan dengan mekanisme pendanaan reguler, seperti Alokasi dana
Desa (ADD), serta kegiatan PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau
program pembangunan yang tidak dapat didanai oleh ADD dan PNPM. Walau
pun demikian, penyaluran anggaran P3K tidak dilakukan dengan mekanisme
penjatahan sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan
tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan.
Sepintas mekanisme penyaluran anggaran untuk pendanaan kegiatan dalam
suatu kecamatan mirip dengan mekanisme kompetensi yang dilakukan dalam
program PNPM. Masing-masing desa dalam suatu kecamatan akan
mempesentasikan usulan dan menyusun proposal kegiatan untuk mendapatkan
dana P3K. Perbedaannya terletak pada kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah kabupaten kepada camat untuk memutuskan desa-desa yang layak
diberikan P3K. Dalam prakteknya, camat bukanlah pengambil keputusan
tunggal, akan tetapi ada tim penilai yang dibentuk oleh seorang camat
untuk membantu menilai dan memverivikasi usulan masing-masing desa.
Program P3K yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi pada
tahun 2008 dan masih bersifat sebagai pilot project yang dilakukan di
beberapa kecamatan. Alokasi anggaran P3K yang diberikan pada tahap awal
uji coba sebesar 500 juta / kecamatan. Besaran alokasi diharapkan dapat
mendorong perbaikan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur
dasar maupun kegatan ekonomi yang dilakukan di wilayah kecamatan.
Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari
masyarakat tidak hanya pada daerah-daerah yang menjadi percontohan
pengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan
lain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk
dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang dihadapi oleh
pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah
daerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang
diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta /
kecamatan menjadi 250 juta / kecamatan.
Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, maka
pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan program
tersebut, termasuk didalamnya adalah membuat petunjuk operasional yang
baku yang menjamin program tersebut berjalan secara lebih efisien dan
efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan dikompetisikan antar
desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada desa. Selain itu,
pemerintah desa juga akan diwajibkan untuk menyusun RPJMDes sebagai
salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran dari program P3K.
Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh fasilitator PNPM
Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes.
Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana program juga
mendapat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salah satu fokus
dalam pendampingan pelaksanaan program P3K adalah pengelolaan anggaran
dan pelaporan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program P3K
dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya dari aspek kegiatannya semata
akan tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan.
Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak respon
positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian
bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan melakukan
program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah sumberdaya manusia yang
terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, pemerintah daerah
perlu mempersiapkan kelembagaan dan SDM secara baik dan tidak hanya
menyerahkan atau memperluas otoritas kelembagaan ditingkat bawah dalam
pelaksanaan program. Kendala kedua adalah masing-masing kecamatan
memiliki potensi yang berbedabeda, sehingga memerlukan perencanaan yang
sinergi antar wilayah dan kemauan dari camat untuk melakukan
langkah-langkah terobosan dalam memajukan wilayahnya. Sedangkan kendala
ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan dunia
usaha yang lokasi usahanya berada di kecamatan tersebut untuk
memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan.
Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya
payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut dapat
dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi,
sedang mengkaji pilihan – pilihan kebijakan yang tepat untuk dapat
melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan menjamin
alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar 20 %. Tantangan
lainnya adalah membakukan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan
masyarakat dan secara bersamaan mengurangi mekanisme “titip menitip”
program melalui DPRD yang seringkali dianggap menghancurkan mekanisme
perencanaan yang dibangun secara partisipatif melalui musrenbang.
Dengan disahkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan partisipasi masyarakat
secara permanen dalam penyusunan perencanaan pembangunan muncul kembali.
Walau pun demikian, proses pelembagaan partisipasi tersebut perlu di
dampingi, tidak hanya dalam kerangka membuka ruang partisipasi bagi
masyarakat akan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan
ruang partisipasi tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat,
khususnya bagi masyarakat miskin.
Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan
seringkali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang di lakukan
dari tahun ke tahun, dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yang
disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu di
sampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran
atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untuk meredam
kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadari kondisi ini
menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptis masyarakat terhadap
pemerintah daerah.
Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba
untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dengan menggulirkan
program P3K (Program Pembangunan Partisipasi Kecamatan). P3K bertujuan
untuk memperkuat pendanaan pembangunan disuatu kecamatan yang tidak
dapat dilakukan dengan mekanisme pendanaan reguler, seperti Alokasi dana
Desa (ADD), serta kegiatan PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau
program pembangunan yang tidak dapat di danai oleh ADD dan PNPM.
Walaupun demikian, penyaluran anggaran P3K tidak di lakukan dengan
mekanisme penjatahan sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara
reguler akan tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan.
Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari
masyarakat tidak hanya pada daerah daerah yang menjadi percontohan
pengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan
lain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk
dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang di hadapi oleh
pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah
daerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang
diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta /
kecamatan menjadi 250 juta / kecamatan.
Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, maka
pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan program
tersebut, termasuk didalamna adalah membuat petunjuk operasional yang
baku yang menjamin program tersebut berjalan secara lebih efisien dan
efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan dikompetesikan antar
desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada desa. Selain itu,
pemerintah desa juga akan di wajibkan untuk menyusun RPJMDes sebagai
salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran dari program P3K.
Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh fasilitator PNPM
Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes. Proses pendampingan terhadap
masyarakat dan pelaksana program juga mendaat perhatian dalam
pelaksanaan program P3K ini. Salah satu fokus dalam pendampingan
pelaksanaan program P3K adalah pengelolaan anggaran dan pelaporan
kegiatan. Hal ini di maksudkan agar pelaksanaan program P3K dapat
dipertanggung-jawabkan bukan hanya dari aspek kegiatannya semata akan
tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan.
Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak respon
positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian
bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan melakukan
program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah sumber daya manusia
yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, pemerintah
daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan SDM secara baik dan tidak
hanya menyerahkan atau memperluas otoritas kelembagaan ditingkat bawah
dalam pelaksanaan program. Kendala kedua adalah masing-masing kecamatan
memiliki potensi yang berbedabeda, sehingga memerlukan perencanaan yang
sinergi antar wilayah dan kemauan dari camat untuk melakukan
langkah-langkah terobosan dalam memajukan wilayahnya. Sedangkan kendala
ketiga adalah menjalin kerja sama dengan pihak lain misalnya dengan
dunia usaha yang lokasi usahanya berada di kecamatan tersebut untuk
memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan.
Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya
payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut dapat
dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi,
sedang mengkaji pilihan–pilihan kebijakan yang tepat untuk dapat
melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan menjamin
alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar 20 %. Tantangan
lainnya adalah membakukan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan
masyarakat dan secara bersamaan mengurangi mekanisme “titip menitip”
program melalui DPRD yang seringkali di anggap menghancurkan mekanisme
perencanaan yang di bangun secara partisipatif melalui musrenbang.
Subscribe to:
Posts (Atom)

