Wednesday, August 27, 2014

Textile Kick It! Runners

Textile Kick It! Runners: Navy Suede & Hi-Tech Textile Kick It! Runners by Dsquared2. Lace-up sneakers in cobalt and navy blue. Hi-tech fabric shell trimmed with suede at toe cap, heel counter, tongue, and diagonal stripe design at exterior. Silver-tone metal studs at eyelets with raised maple leaf decal. Black, white, and silver-tone 'KICK IT!' logo charm at vamp. Wingtip design perforations at toe cap. Tonal stitching.



Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT5U

Long Sleeve Wrap Dress

Long Sleeve Wrap Dress: Long sleeve wrap dress in metallic gold. Padded square shoulders. Deep v-neck collar with tuck-pleat detailing.



Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDTbh

Cabildo Suspension

Cabildo Suspension: When on, the Artemide Cabildo Suspension creates intricate patterns of light and shadow on and around it. Designed by Eric Sole, the Cabildo Suspension has a specular reflector and halogen lamp concealed in the inner curve of the White painted shade. The ceiling canopy is made of White thermoplastic, with a clear cord and stainless steel suspension cables.



Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT73

Matte Wax

Matte Wax: CHI Matte Wax is a dry firm paste that creates perfectly shaped curls, dynamic spikes or dramatic styles.
Superior hold, matte finish, create dramatic styles, wont leave hair stiff and greasy. Matte Wax by CHI.




Find this cool stuff here: http://zocko.it/LDT7R

PENGELOLA PNPM TAK MAU JALANKAN ATURAN BARU

PENGELOLA PNPM TAK MAU JALANKAN ATURAN BARU


SAPA - Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Se-Karawang menolak Peraturan Organisasi (PTO) baru tahun 2014. Pernyataan penolakan tersebut di musyawarahkan dalam pertemuan Asosiasi UPK Se-Karawang di UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon. Para ketua UPK tersebut juga mengancam tidak akan menjalankan PTO 2014 tersebut sebelum menerima arahan dari Asosiasi Pusat yang masih melobi untuk dikaji ulang dan dianggap mengebiri peran UPK.

Sekretaris Asosiasi UPK Karawang Ahmad Sapei mengatakan, dalam PTO baru banyak peraturan yang semakin membelit program dan kebijakan sampai mengkebiri peran UPK. Ia mencontohkan, peran Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) kini jadi membawahi UPK secara total, bahkan jika pengelola UPK tidak mencapai surplus, BKAD berhak memberhentikan ketua UPK.

Selain itu, poin keuangan yang langsung masuk ke suplier tanpa transit ke TPK akan memunculkan kerumitan administrasi. Karenanya, ke depan ia harapkan PP UU Desa nantinya bisa menempatkan UPK secara khusus agar jelas perannya. Saat Rakernas di Boyolali tambahnya, Asosiasi UPK NKRI menyatakan penolakannya terhadap PTO baru dan meminta direvisi ulang.

Meskipun fasilitator mendesak agar UPK Karawang segera menjalankan PTO 2014, namun semua asosiasi UPK sepakat tidak akan menjalankan PTO tersebut sebelum ada keputusan dari hasil negosiasi dari pusat itu. "Mungkin banyaknya perubahan di PTO itu akibat kecurigaan teknis di lapangan, sehingga PTO ini diputuskan meskipun banyak klausul yang mengebiri peran UPK," katanya.

Ketua Asosiasi UPK Karawang Burhan Subarkah mengatakan hal serupa, menurutnya jika PTO tersebut keukeuh dijalankan yang dirugikan UPK. Saat ini pihak asosiasi dari pusat masih memintai konfirmasi antar divisi untuk pengkajian ulang PTO tersebut. Pasalnya, banyak klausul yang membelit.

Ia mencontohkan, PTO baru itu UPK tidak ada dalam speciemen alias tidak diperkenankan dalam pengambilan keuangan kecuali hanya operasional, tidak boleh menerima THR, saat surplus reward juga ditiadakan. "Membingungkan, TPK pengajuan ke UPK lewat RPD, pencairan sesuai RPD transfer ke TPK tapi sekarang TPK justru harus bikin surat kuasa ke UPK untuk transfer ke suplier. Sementara dalam perjanjian tetap TPK ke suplier," herannya.

Lebih jauh ia menambahkan, Dana Program dan Dana Perguliran dalam PTO juga harus menggunakan jasa staf masing-masing 3 orang. Di satu sisi para staf dana program dan perguliran itu harus diberikan honor sesuai UMK, menurut Ketua UPK Gema Cita ini, pihak UPK harus mencari honor di mana? Tidak mungkin juga honor pengelola dengan staf itu dibeda-bedakan. "Saat ini kita menunggu saja keputusan asosasi dari pusat dalam jangka waktu yang belum ditentukan," pungkasnya.

Sumber: Radar Karawang dot com
                                                       Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri - IKraR - Jamkesmas - Jamkesda - KUR - BSM - BLSM - PKH - Raskin - BPJS

DPR TOLAK REALOKASI ANGGARAN PNPM UNTUK DANA DESA

DPR TOLAK REALOKASI ANGGARAN PNPM UNTUK DANA DESA


Gambar Ilustrasi
SAPA - Komisi II DPR RI menolak adanya realokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) tahun 2015 yang dilakukan oleh pemerintah untuk dana desa karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Desa.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, usai memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala BNPP,di Gedung DPR, Jakarta, Senin kemarin (25/8).
"Sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2015, presiden sudah sepakat mengalokasikan dana Rp 9,1 triliun untuk desa. Namun dalam raker dengan Kemendagri tersebut disampaikan jika dana desa itu diambilkan dari dana PNPM Mandiri," kata Hakam Naja.
Namun ternyata secara teknis tadi dalam rapat, Kemendagri memaparkan bahwa dana desa itu diambil dari dana PNPM khusus Kemendagri, dan tentu kementerian terkait lain. "Nah ini kita masih belum ketemu. Maka tadi komisi II menolak realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dari Kemendagri yang digunakan untuk dana desa," jelas Politikus dari FPAN ini.
Padahal, kata politikus Partai Amanat Nasional itu, pasal 72 UU Desa menyatakan alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer daerah dan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, kalau sekarang dana desa sebesar Rp 600 triliun maka dana desanya Rp 60 T.
Ia menambahkan, DPR akan meminta klarifikasi, verifikasi dan cek kembali tentang bagaimana padangan pemerintah bisa seperti itu, karena menurut Hakam, anggota pansus desa yang duduk di komisi II menilai tidak sesuai dengan maksud dirumuskannya pasal 72 tentang dana desa itu.
Oleh karena itu, lanjut Hakam, hal ini perlu dibutuhkan komunikasi dengan pemerintah. "Kita akan segera mengadakan rapat konsultasi dengan pemerintah seperti Menkokesra, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kantor SetWapres dan TNP2K agar implementasi dari UU Desa ini bisa betul betul terlaksana dan sampai didesa sesuai dengan yang dimaksud dari ditetapkannya pasal 72 yaitu 10 persen dana transfer ke daerah itu dipergunakan untuk dana desa," tegas Hakam.
Dalam kesimpulan rapatnya, Komisi II DPR tidak menyetujui penyesuaian pagu Kemendagri Tahun 2015 dengan adanya pengurangan sebesar Rp. 7.524 triliun lebih dari pagu indikatif Kemendagri tahun 2015 yang sebesar Rp. 14.797 triliun, terutama pada pengurangan pagu yang bersumber dari kegiatan PNPM-MP yang dialihkan menjadi Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber: Malukupos
                            Kemiskinan - Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri - IKraR - Jamkesmas - Jamkesda - KUR - BSM - BLSM - PKH - Raskin - BPJS

Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor

Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor

Pelembagaan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan Bisa!





Sejak lama impian agar setiap proses dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi rakyat bukanlah suatu anganangan dan mimpi semata, akan tetapi tercermin secara nyata dalam praktek pembangunan. Sejak disahkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan partisipasi masyarakat secara permanen dalam penyusunan perencanaan pembangunan muncul kembali. Walaupun demikian, proses pelembagaan partisipasi tersebut perlu didampingi, tidak hanya dalam kerangka membuka ruang partisipasi bagi masyarakat akan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang partisipasi tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.
Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan sering kali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang dilakukan dari tahun ketahun ,dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yang disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu disampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untuk meredam kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadari kondisi ini menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptis masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dengan menggulirkan program P3K (Program Pembangunan Partisipasi Kecamatan). P3K bertujuan untuk memperkuat pendanaan pembangunan disuatu kecamatan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pendanaan reguler, seperti Alokasi dana Desa (ADD), serta kegiatan PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau program pembangunan yang tidak dapat didanai oleh ADD dan PNPM. Walau pun demikian, penyaluran anggaran P3K tidak dilakukan dengan mekanisme penjatahan sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan.
Sepintas mekanisme penyaluran anggaran untuk pendanaan kegiatan dalam suatu kecamatan mirip dengan mekanisme kompetensi yang dilakukan dalam program PNPM. Masing-masing desa dalam suatu kecamatan akan mempesentasikan usulan dan menyusun proposal kegiatan untuk mendapatkan dana P3K. Perbedaannya terletak pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada camat untuk memutuskan desa-desa yang layak diberikan P3K. Dalam prakteknya, camat bukanlah pengambil keputusan tunggal, akan tetapi ada tim penilai yang dibentuk oleh seorang camat untuk membantu menilai dan memverivikasi usulan masing-masing desa.
Program P3K yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 dan masih bersifat sebagai pilot project yang dilakukan di beberapa kecamatan. Alokasi anggaran P3K yang diberikan pada tahap awal uji coba sebesar 500 juta / kecamatan. Besaran alokasi diharapkan dapat mendorong perbaikan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar maupun kegatan ekonomi yang dilakukan di wilayah kecamatan.
Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat tidak hanya pada daerah-daerah yang menjadi percontohan pengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan lain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta / kecamatan menjadi 250 juta / kecamatan.
Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, maka pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan program tersebut, termasuk didalamnya adalah membuat petunjuk operasional yang baku yang menjamin program tersebut berjalan secara lebih efisien dan efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan dikompetisikan antar desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada desa. Selain itu, pemerintah desa juga akan diwajibkan untuk menyusun RPJMDes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran dari program P3K. Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh fasilitator PNPM Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes.
Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana program juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salah satu fokus dalam pendampingan pelaksanaan program P3K adalah pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program P3K dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya dari aspek kegiatannya semata akan tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan.
Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak respon positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan melakukan program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan SDM secara baik dan tidak hanya menyerahkan atau memperluas otoritas kelembagaan ditingkat bawah dalam pelaksanaan program. Kendala kedua adalah masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbedabeda, sehingga memerlukan perencanaan yang sinergi antar wilayah dan kemauan dari camat untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam memajukan wilayahnya. Sedangkan kendala ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan dunia usaha yang lokasi usahanya berada di kecamatan tersebut untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan.
Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut dapat dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, sedang mengkaji pilihan – pilihan kebijakan yang tepat untuk dapat melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan menjamin alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar 20 %. Tantangan lainnya adalah membakukan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan secara bersamaan mengurangi mekanisme “titip menitip” program melalui DPRD yang seringkali dianggap menghancurkan mekanisme perencanaan yang dibangun secara partisipatif melalui musrenbang.
Dengan disahkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan partisipasi masyarakat secara permanen dalam penyusunan perencanaan pembangunan muncul kembali. Walau pun demikian, proses pelembagaan partisipasi tersebut perlu di dampingi, tidak hanya dalam kerangka membuka ruang partisipasi bagi masyarakat akan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang partisipasi tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.
Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan seringkali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang di lakukan dari tahun ke tahun, dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yang disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu di sampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untuk meredam kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadari kondisi ini menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptis masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dengan menggulirkan program P3K (Program Pembangunan Partisipasi Kecamatan). P3K bertujuan untuk memperkuat pendanaan pembangunan disuatu kecamatan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pendanaan reguler, seperti Alokasi dana Desa (ADD), serta kegiatan PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau program pembangunan yang tidak dapat di danai oleh ADD dan PNPM. Walaupun demikian, penyaluran anggaran P3K tidak di lakukan dengan mekanisme penjatahan sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan.
Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat tidak hanya pada daerah daerah yang menjadi percontohan pengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan lain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang di hadapi oleh pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta / kecamatan menjadi 250 juta / kecamatan.
Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, maka pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan program tersebut, termasuk didalamna adalah membuat petunjuk operasional yang baku yang menjamin program tersebut berjalan secara lebih efisien dan efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan dikompetesikan antar desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada desa. Selain itu, pemerintah desa juga akan di wajibkan untuk menyusun RPJMDes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran dari program P3K. Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh fasilitator PNPM Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes. Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana program juga mendaat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salah satu fokus dalam pendampingan pelaksanaan program P3K adalah pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan. Hal ini di maksudkan agar pelaksanaan program P3K dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya dari aspek kegiatannya semata akan tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan.
Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak respon positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan melakukan program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan SDM secara baik dan tidak hanya menyerahkan atau memperluas otoritas kelembagaan ditingkat bawah dalam pelaksanaan program. Kendala kedua adalah masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbedabeda, sehingga memerlukan perencanaan yang sinergi antar wilayah dan kemauan dari camat untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam memajukan wilayahnya. Sedangkan kendala ketiga adalah menjalin kerja sama dengan pihak lain misalnya dengan dunia usaha yang lokasi usahanya berada di kecamatan tersebut untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan.
Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut dapat dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, sedang mengkaji pilihan–pilihan kebijakan yang tepat untuk dapat melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan menjamin alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar 20 %. Tantangan lainnya adalah membakukan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan secara bersamaan mengurangi mekanisme “titip menitip” program melalui DPRD yang seringkali di anggap menghancurkan mekanisme perencanaan yang di bangun secara partisipatif melalui musrenbang.

Translate