Lowongan Kerja Terbaru Kementerian Sosial Tahun 2015

SitusKerja.COM - Informasi loker hari ini yang paling terbaru datang dari Kementerian Sosial (dahulu Departemen Sosial, disingkat Depsos) , berikut info sekilas profil kementerian sosial, Kemensis adalah suatu kementerian yang terdapat di dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Kementerian Sosial Tahun 2015

Di bulan Februari tahun 2015  kemensos membuka penerimaan pegawai sebagai anggota TRC kementerian Sosial, dengan persyaratan Sbb:


PERSYARATAN UMUM CALON ANGGOTA TRC KEMENTERIAN SOSIAL

1. Warga Negara Republik Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Diutamakan berpengalaman dalam pendampingan dan penjangkauan PMKS yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial setempat, lembaga kesejahteraan sosial atau sertifikat praktikum dari perguruan tinggi.
4. Bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, serta sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
5. Tidak sedang terikat kontrak kerja.
6. Tidak akan menuntut diangkat menjadi PNS, dan fasilitas lainnya.
7. Mengisi formulir, mengirim dokumen pendaftaran, dan mengisi surat pernyataan terkait syarat 2,3,4,5, dan 6.
8. Mengikuti seluruh tahapan seleksi, dengan jadual seleksi yang akan diinformasikan melalui alamat email masing-masing.

III.PERSYARATAN KHUSUS

1. Pendidikan minimal SMA/K, DIII , DIV atau S1 (Diutamakan yang berlatar belakang Pendidikan Kesejahteraan Sosial / pekerjaan Sosial, Psikologi, Komunikasi Sosial, kesehatan Masyarakat, serta Disiplin Ilmu Sosial lainnya)
2. Berusia Maksimal 40 tahun per 1 Februari 2015
3. Dapat mengoperasikan Komputer dan Internet (Ms. Office, pengguna aktif email)
4. Dapat menggunakan Aplikasi Social Media (FB, Twitter, dsb)
5. Dapat Mengemudikan Kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4 (memiliki SIM C dan atau SIM A).
6. Siap ditugaskan 1x24 jam di Posko TRC Kemensos RI untuk menangani kasus-kasus yang bersifat darurat, dan dalam melaksanakan tugas tidak melakukan aktivitas tidak terpuji seperti: melanggar adat/budaya lokal, melakukan aktivitas pornografi, dan menimbulkan ketidaknyaman bagi individu/kelompok/masyarakat.

IV.JADWAL REKRUITMEN DAN MULAI BEKERJA
1. Tahap I Seleksi Administratif( 12/01/2015 s.d 21/01/2015 )
2. Tahap II Seleksi Tertulis ( 26/01/2015 )
3. Tahap III seleksi Wawancara( 28/01/2015 )
4. Mulai bekerja ( 02/02/2015 )

Tips Lulus Seleksi wawancara dan tertulis silahkan Daftar disini - Pendaftaran

V. PENDAFTARAN & PENGUMUMAN SELEKSI

1.Pendaftaran dibuka tanggal 12 Januari 2015 dan ditutup pada 24 Januari 2015.
2.Pengumuman hasil Seleksi administratif pada tanggal 25 Januari 2015.
3.Pengumuman Tahap selanjutnya akan diumumkan melalui website www.kemsos.go.id

VI.PENGAJUAN LAMARAN

1. Mengirimkan berkas administrasi ke email : tim.reaksi.cepat.29@gmail.com. Dengan subyek Email : REKRUTMEN ANGGOTA TRC KEMENTERIAN SOSIAL
a) Scan Surat Lamaran kerja dengan Tulisan Tangan
b) Riwayat Hidup (Curicullum Vitae)
c) Scan Ijazah Terakhir
d) Scan Transkrip Nilai
e) Scan KTP
f) Scan SIM A dan atau SIM C
g) Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter
h) Scan Surat Keterangan kerja.
i) Surat Pernyataan Rumawi II Angka 2,3,4,5, dan 6.
2. Kelengkapan berkas menjadi penentu kelulusan seleksi administrasi
3. Seluruh dokumen yang telah diligalisir wajib dibawa saat pemanggilan tes tertulis.

Sumber : http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18440

Semoga informasi loker februari 2015 ini bermanfaat untuk anda, terima kasih atas kunjungannya! -
Lowongan Kerja BUMN, Lowongan Kerja D3, Lowongan Kerja S1, Lowongan Kerja SMA

9

Poskan Komentar

Posting LamaLowongan Kerja Terbaru Kementerian BUMN Tahun 2015

Posting Lebih BaruLowongan Kerja Terbaru Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015

LIKE Please

Follow by Email

Lowongan Kerja BUMN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2015

Lowongan Kerja Bank BUMN Februari Tahun 2015 - Kembali lagi bulan ini Bank BRI membuka lapangan pekerjaan untuk posisi teller dan customer serice, namun sebelumnya ada baiknya mengenal seputar Bank BRI - Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan perusahaan perbankan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden  atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2015

Tahun 2015 ini Bank BRI membuka lowongan kerja terbaru, berikut informasi selengkapnya :

POSISI DAN PERSYARATAN : 

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciledug membuka lowongan kerja untuk di tempatkan sebagai

1. IT
2. Frontliner (FL)
3. Administrasi (ADM)
4. Associate Account Officer (AAO)
5. Associate Funding Officer (AFO)

dengan persyaratan sbb:

1.Berjenis kelamin Wanita/Pria
2.Pelamar merupakan lulusan Minimal Pendidikan D2 Terakreditasi
3.Pelamar memiliki Minimal IPK 2,75
4.Pelamar berusia maksimal 20 Tahun dan belum berulang tahun yang ke 26. (posisi IT, FL,dan ADM)
5.Maksimal umur 30 Tahun dan belum berulang tahun yang ke 31. (posisi AAO san AFO)
6.Berpenampilan menarik, 7.Belum Menikah, 8.Disiplin,Profesional dan mampu bekerja dalam team

Bank BRI merupakan Perusahaan Perbankan Milik Negara Indonesia, Informasi lengkap seputar tentang seleksi pegawai di perusahaan BUMN, klik info disini selengkapnya!

Jika anda memenuhi persyarata n diatas dan ingin melamar lowongan kerja Bank BRI tahun 2015 ini, silahkan kirimkan CV dan Lamaran anda, lamaran dapat diserahkan langsung ke kantor BRI kantor Cabang Ciledug,Jl.Hos Cokroaminoto No.71 Kreo Ciledug, Harap untuk mencantumkan kode lamaran disisi kanan atas lamaran paling lambat tanggal 20 Januari 2015
Sumber : karir.budiluhur.ac.id/pt-bank-rakyat-indonesia-persero-tbk

Semoga informasi lowongan kerja Bank BRI ini bermafaat untuk anda! - Lowongan Kerja Bank, Lowongan Kerja BUMN, Lowongan Kerja D3, Lowongan Kerja S1

Poskan Komentar

Posting Lebih BaruLowongan Kerja BUMN PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Februari 2015

Posting LamaLowongan Kerja Dinkes Kulon Progo Non PNS Tahun 2015

LIKE Please

Follow by Email

Kabar Gembira! Menteri Yudi Jamin, 46 Ribu Fasilitator PNPM Tak Jadi Pengangguran

Rivki - detikNews


Jakarta - Awan gelap yang menaungi puluhan ribu fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) kini mulai sirna. Titik terang datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Yuddy Chrisnandi.

"46 Ribu fasilitator PNPM, cari mereka itu tidak gampang itu kan infrastruktur yang bantu pemerintah, kalau kita sudah punya aset produktif ya lanjut aja. Ini kan untuk bangsa. Kan nggak gampang nyiapin 46 ribu faslitator," jelas Yuddy di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Yuddy juga meminta agar para fasilitator PNPM di seluruh Indonesia, yang melakukan pendampingan dalam pencairan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di pedesaan tak perlu berunjuk rasa.

"Tenang saja, ngapain demo-demo," tambah dia.

Yuddy belum bisa merinci, lewat kementerian mana para fasilitator ini berkoordinasi, apakah dari Kemendagri atau dari Menteri PDT.

"Yang penting tupoksinya melalui fasilitatornya berjalan. Nggak usah panik, nggak penting melalui Kemendagri atau Kemendes atau Kemenkeu. Yang penting mereka itu aset kita," tambahnya.

"Kami masih butuh fasilitator dan nggak mudah bentuknya," tambah dia.

Program Prioritas Kemendagri Tahun 2015

Jakarta – Memasuki tahun anggaran 2015, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, memaparkan tiga agenda prioritas lembaganya kepada publik. Sejumlah program prioritas ini disampaikan Mendagri dalam konferensi pers bersama wartawan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (6/1) siang.
“Kemendagri ini sebagai porosnya pemerintahan,” kata Mendagri kepada wartawan.
Berdasarkan catatan yang disampaikan kepada media, ketiga agenda prioritas itu dibagi dalam aspek regulasi, pelayanan publik, dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan negara. Dalam aspek regulasi terdapat tiga agenda prioritas yang akan dilakukan, yakni pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perbaikan secara sistemik terhadap aspek penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Kedua, mengakselerasi pembahasan peraturan atau tindak lanjut atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas terkait putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2014, dan perangkat daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketiga, Secara selektif mencermati usulan 87 RUU kumulatif terbuka tentang Daerah Otonomi Baru secara cermat, proporsional, selektif, berpedoman pada manajemen daerah transisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam aspek pelayanan publik, Mendagri bertekad menghadirkan negara atau pemerintah sedekat mungkin bersentuhan dengan masyarakat. Ada tiga agenda prioritas yang akan dijalankan, meliputi perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mereduksi hambatan birokratis, terwujudnya akuntabilitas atau transparansi tata keuangan daerah, meningkatkan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan meningkatkan efektifitas berbagai unit pelayanan aparatur pemerintah pusat dan daerah.
Agenda kedua, konsisten melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pengaturan sanksi bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan meningkatkan monitoring evaluasi pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kemendagri dalam rangka akuntabilitas keuangan dan kinerja.
Agenda ketiga, melaksanakan tiga program quick wins, yakni penyusunan dan sosialisasi Inpres, penerapan SIKAD pelayanan aparat dan sosialisasi nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik, menginisiasi gerakan aparat pemerintah menuju Indonesia yang ramah membangun berbagai fasilitas dan keamanan di ruang publik, menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan menjamin akurasi database kependudukan.
“Kita ingin mempercepat pelayanan publik,” tegas Mendagri.
Terakhir, sambung Mendagri, posisi Mendagri juga tak dapat dilepaskan dari isu percepatan pembangunan wilayah perbatasan negara. Hal ini turut menjadi salah satu agenda prioritas Kemendagri ke depan.



Sumber :Humas Kemendagri  
Tags :Konferensi Pers

DPR Minta Kementerian Desa PDT dan Kemendagri Bagi Tugas

JAKARTA -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon megkritisi belum rampungnya pembagian kewenangan mengurus desa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (PDT).

Fadli mengatakan sebetulnya dia sudah memprediksi akan terjadi tumpang tindih seperti ini saat ada perubahan nomenklatur.

"Seharusnya pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan. Sekarang sudah tiga bulan pemerintahan, seharusnya masalah seperti ini diatasi lebih awal," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (7/1).

Dia menilai harus ada pembagian tugas yang adil. Misalnya, urusan pemerintahan desa menjadi wewenang Kemendagri. Sedangkan untuk pembangunan desa di bawah kewenangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

"Dalam tata pemerintahan itu kan harusnya pemerintahan dari atas ke bawah, sehingga semestinya pemerintahan desa memang masuk di kemendagri. Sehingga jelas hierarkinya" tutur Politikus Gerindra ini.

Dia menghimbau agar persoalan pembagian wewenang ini segera diselesaikan. Sehingga kedua pihak bisa membagi tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang diatur dalam Undang-Undang desa.

"Sederhana saja, Presiden tinggal bilang urusan desa ditangani oleh ini. Kalau ditanya logikanya, pemerintahan ini kan hierarki dari atas ke bawah. Penekanan terhadap pembangunan di desa masuk di kementerian desa," jelasnya.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan akan segera memindahkan tugas fungsi pokok yang selama ini dilakukan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri ke Kementerian Desa dan PDT. Namun, sampai saat ini perpindahan kewenangan ini masih belum juga dilakukan lantaran masih menunggu penataan struktur kementerian/lembaga di Kemenpan Reformasi Birokrasi.

Sumber :www.republika.co.id

Keterlambatan RAPBD, Mendagri Surati Aceh dan DKI

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menyurati Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait keterlambatan penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

"Mereka juga sudah tahu ada sanksinya kalau terlambat melaporkan itu. Sanksi itu sudah kami peringatkan, bisa tidak terima gaji enam bulan, itu serius," kata Tjahjo ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (5/1).

Dua daerah tersebut terlambat menyerahkan laporan RAPBD karena alat kelengkapan daerah (AKD) baru terbentuk.

DKI Jakarta juga masih harus menunggu adanya pejabat baru. Sedangkan Aceh, AKD-nya baru terbentuk dan dilantik pada Desember 2014 sehingga tidak cukup waktu untuk membahas RAPBD.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonizar Moenek menjelaskan Mendagri telah memperingatkan seluruh kepala daerah untuk segera mengesahkan dan menyerahkan laporan RAPBD 2015 dan peraturan daerah (Perda) penjabarannya sebelum 31 Desember 2014.

Hal itu sudah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 903/6865/SJ yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo pada 24 November 2014.

"Kalau sampai 31 Desember daerah belum juga menetapkan itu maka selama enam bulan untuk kepala daerah, wakil kepala daerah dan seluruh anggota DPRD-nya tidak gajian," kata Reydonnizar.

Sumber :www.beritasatu.com

Kemendagri akan lanjutkan pola PNPM Desa

Jakarta  - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.

"Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia," kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.

Pola pendampingan pembangunan desa dalam PNPM, lanjut Tarmizi, selama ini dinilai telah mencapai kemajuan yang signifikan di pemerintahan level bawah tersebut.
Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,3 triliun di sedikitnya 54.000 desa yang belum tercapai saat PNPM tersebut dijalankan.

Oleh karena itu, Kemendagri berencana untuk melanjutkan pola PNPM dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang di tahun 2015 sedikitnya memperoleh Rp550 juta per desa.
Rencana keberlanjutan pola PNPM itu juga telah dibahas antara Kemendagri dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) supaya pembangunan desa tidak berhenti di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kemendagri dan Kemenko PMK telah merumuskan agar pendampingan terhadap daerah ini bisa berlanjut, apa pun nama programnya. Karena PNPM itu sudah mampu mentransfer filosofinya ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga nanti implementasi UU tersebut diharapkan menggunakan filosofi program PNPM itu," jelas Tarmizi.

Dengan dilanjutkannya pola pembangunan desa tersebut, nantinya puluhan ribu fasilitator yang selama ini bekerja dalam PNPM akan diperpanjang kontraknya untuk meneruskan pelatihan bagi aparatur desa.
"Tenaga pendamping atau fasilitator itu masih ada 15 ribu lebih, dana pendampingan juga masih ada, sehingga kami merumukannya dengan pola pemberdayaan masyarakat seperti PNPM. Kontrak mereka yang habis per 31 Desember 2014 bisa diperpanjang lagi," ujarnya.Dana sebesar Rp9,1 triliun tersebut kemudian akan dibagi-bagikan untuk sedikitnya 73.000 desa di Tanah Air, sehingga sedikitnya satu desa akan memperoleh sekira Rp550 juta yang terdiri atas Rp400 juta anggaran ADD dan Rp150 juta dari 10 persen dana transfer daerah.

Di tahun pertama, yakni 2015, dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala desa sehingga diharapkan dapat mengelola dana tersebut dengan benar. (ANTARA News)