Ketua Getar PNI : Lebih Baik Berhenti Saja Akan Lebih Terhormat

Ketua Getar PNI : Lebih Baik Berhenti Saja Akan Lebih Terhormat

Jakarta : Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau meresmikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai polemik. Pasalnya tidak sedikit pihak menyangsikan negara dan rakyat akan diuntungkan karena itu Presiden dinilai terlalu terburu-buru.

Ketua Umum Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (Getar PNI) Syamsuddin Anggir Monde menilai, polemik terhadap kelangsungan proyek ini dapat membuat hilangnya kepercayaan rakyat pada Presiden Joko Widodo termasuk pemerintahan Jokowi-JK secara menyeluruh.

“Kalau yang lakukan groundbreaking/meresmikan proyek cuman sekelas menteri lalu ditolak rakyat itu masih mending, ini Presiden loh, pemimpin negeri ini, wibawa negara jatuh rakyat semakin hilang kepercayaan, ditinggalkan. Artinya Jokowi tidak becus memimpin lebih baik berhenti saja akan lebih terhormat,” kata Syamsuddin, Sabtu, (29/1/2016) di Jakarta.

Syamsuddin menyatakan, jika Presiden Joko Widodo teliti memperhitungkan untung ruginya dan tansparan tentu publik dapat menerima baik.

Menurutnya, untuk kesekian kali Presiden Jokowi menunjukkan sifat seorang pemimpin yang tidak teliti dan cermat sehingga berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara.

“Dulu keliru menandatangani peraturan presiden (perpes) menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, salah menyebut tempat kelahiran Bung Karno, bisa jadi proyek kereta cepat ini asal tandatangan dan groundbreaking aja. Jangan-jangan nanti ada negara mengklaim telah membeli Indonesia, celaka kita,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beredar informasi pembangunan proyek high speed train (HST) atau kereta api cepat Jakarta-Bandung oleh investor Cina menelan biaya jauh lebih mahal ketimbang proyek kereta cepat di Iran.

Pembangunan kereta cepat di Indonesia dengan jarak 150 kilometer menelan dana hingga US$ 5,5 miliar. 

Sementara pembangunan kereta cepat di Iran dengan jarak 400 kilometer hanya membutuhkan dana US$ 2,73 miliar.

Padahal, kedua proyek kereta cepat itu sama-sama dibangun China Railway Engineering Corporation. Tak hanya itu, pembangunan juga sama-sama diperkirakan rampung pada 2018, sementara itu, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara menanggapi reaksi penolakan publik terhadap kelangsungan proyek itu. Jokowi menjanjikan pada saatnya memberikan penjelasan pada rakyat.

“Nanti semua akan disampaikan secara detail dan rinci dari awal sampai akhir prosesnya. Rapat-rapatnya berapa kali kemudian juga mengenai biayanya, semuanya,” kata Jokowi kepada wartawan usai melaksanakan salat Jumat, di Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta, hari Jumat (29/1/2016) siang. (RZ/DS)