Saturday, February 20, 2016

UNDP Keluarkan Rp.108 Miliar untuk LGBT Indonesia


UNDP Keluarkan Rp.108 Miliar untuk LGBT Indonesia
Gambar Ilustrasi LGBT


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan PBB United Nations Development Programme (UNDP) menganggarkan 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia. UNDP juga menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID.

Dana itu dikeluarkan untuk fokus ke empat negara, yaitu Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand. Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama, Sodiq Mujahid, menilai dana asing tersebut tidak bolah masuk ke Indonesia. Apalagi, dana itu digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.
Menurut dia, dana itu jangan sampai digunakan untuk kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan falsafah budaya dan UU di Indonesia. Sodiq mengaku tidak tahu ada dana dari UNDP yang masuk ke Indonesia, yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum LGBT tersebut.

"Kalau tidak ada di APBN, berati tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan membiarkan program LGBT yang tidak sesuai dan berpotensi melanggar falsafah budaya dan hukum di Indonesia,'' kata Sodiq, saat dihubungi, Jumat (12/2).

Jika pemerintah istiqamah dan berpegang teguh pada trilogi ajaran Bung Karno yang menjadi jargon Presiden Jokowi, sudah seharusnya aliran dana itu dihentikan. Trilogi ajaran Bung Karno yang dimaksud Sodiq adalah berdaulat secara politik, dan mandiri secara ekonomi, serta membangun jati diri Indonesia.

Di situs resminya UNDP menerangkan, program tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif. Program tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT.

Program itu diakui UNDP berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017 mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek kemitraan regional, salah satunya mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melapor pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.

Adapun hasil-hasil yang ingin dicapai dari proyek dukungan LGBT ini, termasuk meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT.

Tujuan UNDP Gelontorkan Dana untuk LGBT ke Indonesia


Tujuan UNDP Gelontorkan Dana untuk LGBT ke Indonesia
Gambar Ilustrasi




REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- United Nations Development Programme (UNDP) merancang program penguatan LGBT. Program jangka panjang bernama the Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative (BLIA-2) ini didukung Kedubes Swedia di Bangkok, Thailand, dan lembaga pendanaan AS, USAID.

Program garapan UNDP ini menargetkan empat negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Cina, yang berlangsung dari 2014 sampai 2017 mendatang. Dana yang mereka gelontorkan untuk memuluskan BLIA-2 sebesar 8 juta dolar AS.


Laman resmi UNDP memaparkan sejumlah tujuan yang hendak mereka capai, yaitu membangun dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pelaku LGBT mengetahui hak-haknya. "Selain itu, agar LGBT memiliki akses hukum," demikian uraian UNDP. 

Dengan demikian, komunitas LGBT dengan mudah bisa melaporkan pelanggaran atas hak asasi mereka. Tujuan lainnya, memobilisasi masyarakat hingga terwujud advokasi hukum serta mendorong perubahan kebijakan yang menjamin hak-hak LGBT. 

BLIA-2 juga menghendaki terjadinya dialog dengan para pemangku kepentingan, seperti organisasi keagamaan, swasta, otoritas hukum, dan institusi pendidikan. Dialog ini diarahkan untuk menyudahi stigma, diskriminasi, dan tindakan yang mengganggu LGBT. 

Nantinya LGBT mempunyai akses sama dengan kelompok masyarakat lainnya pada layanan publik. Program BLIA-2 ini diharapkan pula melahirkan capaian. UNDP ingin kapasitas organisasi LGBT meningkat dalam mobilisasi, advokasi, dan dialog soal kebijakan terkait LGBT. 

Tak hanya itu, capaian tak kalah penting adalah meningkatnya kapasitas dan aksi pemerintah, otoritas hukum, parlemen, dan lembaga hak asasi manusia nasional dalam merumuskan hukum dan kebijakan mengenai orientasi seks dan identitas gender.



Sumber : Pusat Data Republika

Translate